MAKASSAR — Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dalam rangka pengawasan terhadap pengelolaan aset pemerintah daerah, Barang Milik Daerah (BMD), Barang Milik Negara/Daerah, serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), di Makassar, Selasa (6/10/2026).
Kegiatan yang juga dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat tanah aset pemerintah serta Program Local Service Delivery Project (LSDP) se-Pulau Sulawesi tersebut semula dijadwalkan berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, namun kemudian dipindahkan ke Grind & Pull, Makassar.
Kunjungan kerja tersebut dihadiri jajaran pemerintah daerah se-Sulawesi, unsur pemerintah pusat, serta anggota Komisi II DPR RI. Rangkaian kegiatan diawali sambutan Gubernur Sulawesi Selatan dan dilanjutkan Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H., yang memimpin agenda kunjungan kerja sekaligus penyerahan Program LSDP.
Turut hadir Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Iwan Kurniawan.
Dalam forum tersebut, pengawasan terhadap aset pemerintah daerah menjadi salah satu agenda penting, khususnya dalam memastikan pengelolaan dan pemanfaatan aset berjalan tertib, akuntabel, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Selain agenda pengawasan aset, kegiatan juga membahas penguatan pelayanan publik melalui Program LSDP yang didukung Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia dengan skema performance-based grants. Program ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah, terutama dalam peningkatan kualitas layanan persampahan, melalui dukungan pembiayaan, penguatan kelembagaan, perencanaan, dan peningkatan kapasitas daerah.
Kehadiran Wakil Bupati Barru dalam agenda tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Barru mengikuti koordinasi dan kebijakan strategis pemerintah pusat, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah lainnya dalam pengelolaan aset serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Barru diharapkan dapat terus memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam pengelolaan aset dan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
